KALIMANTAN TIMUR — Cakupan jaringan 5G di Indonesia baru mencapai sekitar 4,4% meski sudah dikomersialkan sejak pertengahan 2021. Kementerian Komunikasi dan Digital menilai biaya spektrum frekuensi yang terjangkau jadi kunci agar operator bisa mempercepat investasi infrastruktur. Kebijakan lelang spektrum terbaru disebut sudah lebih murah, tetapi target perluasan 5G baru 7% pada 2029.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menyatakan pengelolaan spektrum frekuensi harus mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara, kemampuan investasi industri, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Menurut Ismail, spektrum bukan sekadar sumber pendapatan pemerintah. Spektrum juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur digital nasional.
Mengapa Biaya Spektrum Menentukan Kecepatan 5G
Biaya pemanfaatan spektrum yang sesuai kemampuan industri dinilai memberi operator ruang lebih besar untuk mengalokasikan belanja modal ke pengembangan jaringan, termasuk 5G. Ismail menegaskan biaya yang terjangkau menjadi prasyarat agar seluruh operator bisa membangun infrastruktur sesegera mungkin.
"Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin," ujar Ismail.
Pemerintah mengklaim telah mengubah pendekatan pengelolaan spektrum dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Salah satu bentuknya terlihat pada lelang spektrum terbaru yang menawarkan harga relatif terjangkau.
Kesenjangan 4G dan 5G di Indonesia
Jaringan 4G di Indonesia telah menjangkau lebih dari 98% wilayah. Angka itu jauh di atas cakupan 5G yang masih sekitar 4,4% sejak komersialisasi pertengahan 2021.
"Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting," tutur Ismail.
Kesenjangan itu menjelaskan mengapa kebutuhan spektrum makin mendesak. Ekspansi 5G butuh blok frekuensi tambahan, sementara operator menghadapi tekanan belanja modal yang besar dan waktu pembangunan jaringan yang panjang.
Target 5G 7% pada 2029
Renstra Komdigi 2025-2029 menargetkan jaringan 5G diperluas menjadi 7% pada 2029. Lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang telah dilakukan beberapa waktu lalu disebut dapat mendongkrak koneksi internet cepat ini ke depannya.
Ismail menekankan keberlanjutan investasi operator sebagai kata kunci. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan modal besar dan waktu panjang, sehingga kebijakan spektrum tidak bisa hanya berorientasi pada penerimaan negara jangka pendek.
"Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting," kata Ismail.
Dengan posisi itu, Ismail menilai seluruh operator saat ini memiliki ruang cukup untuk membangun jaringan 5G. Bagi pengguna smartphone 5G di Indonesia, kecepatan perluasan cakupan akan bergantung pada seberapa agresif operator menggelar infrastruktur setelah mendapatkan spektrum dengan harga yang lebih ramah investasi.
