SAMARINDA — Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berlangsung dengan agenda utama percepatan akses keuangan di tingkat daerah. Forum itu dihadiri sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai provinsi. Namun nama Wakil Gubernur Kalimantan Timur tidak muncul dalam daftar hadir.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung ketidakhadiran tersebut secara langsung dalam forum. Ia meminta agar catatan soal kehadiran peserta menjadi perhatian bersama. Peringatan itu disampaikan singkat, tanpa merinci alasan absennya pejabat bersangkutan.
Mengapa Kehadiran Kepala Daerah Krusial di Forum TPAKD
TPAKD dibentuk untuk mempercepat perluasan akses keuangan di daerah, terutama bagi pelaku UMKM dan warga di wilayah terpencil. Forum nasional ini menjadi ajang sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran kepala daerah dinilai menentukan seberapa cepat program itu turun ke lapangan.
Kalimantan Timur sendiri memiliki tantangan akses keuangan yang tidak merata. Wilayah pesisir dan pedalaman masih tertinggal dibanding kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Ketimpangan itu membuat koordinasi tingkat provinsi menjadi penting.
Catatan Presiden soal Kedisiplinan Peserta Rapat
Presiden Prabowo menutup arahannya dengan pesan tegas soal kedisiplinan. Ia meminta seluruh peserta mencatat betul instruksi yang disampaikan dalam forum. "Catat ya," ujar Presiden dalam rapat tersebut, seperti dikutip dari pemberitaan bekesah.co.
Peringatan itu bukan kali pertama disampaikan Presiden dalam forum koordinasi pemerintah daerah. Ia berulang kali menekankan pentingnya kehadiran langsung pejabat dalam rapat yang menyangkut kepentingan warga. Absennya pejabat daerah dianggap mengurangi efektivitas koordinasi pusat-daerah.
Dampak ke Program Akses Keuangan di Kaltim
Ketidakhadiran Wagub Kaltim membuat provinsi itu tidak terwakili langsung dalam pembahasan prioritas nasional. Keputusan strategis soal alokasi program dan target akses keuangan biasanya dibahas dalam forum ini. Daerah yang tidak hadir berisiko tertinggal dalam penyesuaian program.
Pemprov Kaltim belum memberikan keterangan resmi soal absennya Wagub. Belum ada penjelasan apakah ketidakhadiran itu terkait agenda lain atau alasan mendesak. Pemerintah provinsi juga belum menyampaikan langkah tindak lanjut setelah forum berlangsung.
Pemerintah pusat dijadwalkan mengevaluasi capaian TPAKD daerah dalam periode berikutnya. Evaluasi itu menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang akses keuangan. Kehadiran pejabat dalam forum koordinasi akan menjadi salah satu indikator yang dipantau.
