KALIMANTAN TIMUR — Pemerintah menargetkan penghematan biaya operasional 60–70 persen lewat percepatan kendaraan listrik, dan angka itu disebut bisa memangkas beban subsidi BBM. Populasi kendaraan listrik nasional kini sekitar 530 ribu unit, melonjak dari 40 ribu unit pada 2022, meski pertumbuhan infrastruktur pengisian daya belum jadi fokus pembahasan.
Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Patia Junjungan Maningdo, menyampaikan hitungan tersebut dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi, di Jakarta (20/10/2026). Ia merujuk sejumlah penelitian yang menyebut kendaraan listrik lebih hemat biaya operasional dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.
Dasar Hukum Sejak 2019 dan Pembaruannya
Dorongan percepatan kendaraan listrik berjalan lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, yang kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023. Patia menilai situasi global memperkuat urgensi kebijakan tersebut.
"Sejak tahun 2019 pemerintah mengajak dan mengakselerasi program percepatan kendaraan listrik. Dengan situasi global seperti sekarang, termasuk Indonesia, bisa dilihat bahwa yang dilakukan pemerintah ada benarnya," kata Patia.
Hemat 60–70 Persen, Relevan untuk Kendaraan Operasional
Angka penghematan 60–70 persen itu yang paling sering dikutip dalam paparan Patia. Menurutnya, penghematan berlaku juga untuk kendaraan operasional pemerintah yang selama ini masih bergantung pada BBM.
"Biaya operasional kendaraan listrik bisa menghemat sekitar 60-70% dibandingkan kendaraan konvensional. Jika pemerintah menggunakan lebih banyak kendaraan listrik, hal ini tentu dapat membantu karena pemerintah masih memberikan subsidi BBM," jelasnya.
Dari situ ia menarik garis ke anggaran negara: makin sedikit kendaraan berbahan bakar minyak, makin terbuka ruang mengurangi beban subsidi. Anggaran yang tersisa berpotensi dialihkan ke kebutuhan lain yang dinilai lebih produktif.
Populasi Naik dari 40 Ribu ke 530 Ribu Unit
Data tim KBLBB dan Kementerian Perhubungan mencatat populasi kendaraan listrik Indonesia pada 2026 sekitar 530 ribu unit. Empat tahun sebelumnya, angkanya masih di kisaran 40 ribu unit.
- 2022: sekitar 40 ribu unit
- 2026: sekitar 530 ribu unit
- Kenaikan: disebut lebih dari 200–300 persen dalam empat tahun
"Dari sekitar 40 ribu unit pada 2022, kini populasinya sudah mencapai sekitar 530 ribu unit. Jadi kalau dihitung peningkatannya selama 4 tahun terakhir ini sangat meningkat tajam lebih dari 200-300%," ujarnya.
Efek Berganda dan Catatan yang Belum Dibahas
Patia berharap makin banyak masyarakat merasakan langsung manfaat kendaraan listrik, makin besar pula dorongan bagi yang lain untuk beralih. Ia menyebut fenomena itu sebagai efek berganda yang menguntungkan pemerintah maupun pengguna.
"Pengalaman masyarakat yang semakin banyak menggunakan kendaraan listrik bisa memberikan efek berganda. Ini dapat menunjukkan bahwa kendaraan listrik merupakan solusi bersama, baik bagi pemerintah maupun masyarakat," tutup Patia.
Yang perlu diperhatikan: klaim penghematan 60–70 persen disampaikan tanpa merinci metode penelitian, jenis kendaraan pembanding, atau asumsi harga listrik yang dipakai. Perbandingan juga belum memasukkannya biaya kepemilikan lain seperti harga beli unit, penyusutan baterai, dan pengeluaran pengisian daya di rumah versus SPKLU. Pembahasan soal kesiapan jaringan pengisian daya dan kapasitas pembangkit listrik nasional juga tidak muncul dalam paparan tersebut.
Untuk konsumen yang sedang mempertimbangkan beralih, angka populasi 530 ribu unit menunjukkan adopsi makin luas, tetapi keputusan pembelian tetap bergantung pada pola pemakaian harian dan akses pengisian daya di sekitar tempat tinggal.
