KALIMANTAN TIMUR — Jakarta — Kebijakan tegas pemerintah untuk menutup badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak produktif mulai menunjukkan hasil nyata. Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto melaporkan bahwa efisiensi dari perampingan ini telah menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Setoran Gaji Direksi dan Sewa Gedung Dihapus
Penghematan tersebut berasal dari pemangkasan biaya operasional yang selama ini membebani kas negara. Presiden Prabowo merinci, penghematan itu didapat dari pengurangan pos belanja seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung perkantoran, sewa mobil dinas, hingga anggaran perjalanan dinas.
"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah bisa menghemat Rp50 triliun lebih," ujar Prabowo dalam pidatonya di hadapan para anggota legislatif.
Sebanyak 290 BUMN Rugi Resmi Ditutup
Dari total 1.074 perusahaan yang sebelumnya tercatat sebagai aset negara, pemerintah telah menutup 290 di antaranya. Perusahaan-perusahaan yang ditutup tersebut dinilai tidak lagi memberikan keuntungan dan justru menjadi sumber kerugian bagi keuangan negara.
Kepala Negara menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program perampingan ini secara masif. Pemerintah menargetkan pada 31 Desember 2026 mendatang, jumlah BUMN yang beroperasi maksimal hanya 300 perusahaan.
"(Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan," tegasnya.
Target Hemat Rp70 Triliun untuk Bangun Sekolah dan Puskesmas
Langkah restrukturisasi ini tidak berhenti di angka Rp50 triliun. Presiden Prabowo menyebutkan, dengan penyelesaian penutupan seluruh BUMN yang dinilai tidak sehat, potensi penghematan negara diperkirakan tembus hingga Rp70 triliun.
Dana hasil efisiensi tersebut rencananya akan dialokasikan kembali untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Prioritas utamanya adalah perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia, renovasi sekolah-sekolah yang rusak, serta penyediaan rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan.
"Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa direnovasi, berapa rumah bisa kita berikan kepada rakyat," jelas Prabowo.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Selain pidato kenegaraan, pemerintah juga menayangkan video capaian kinerja pemerintah selama setahun terakhir di hadapan para hadirin.
